SiapaBilang : Toleransi Bisa Terpelihara Bila Pemerintah Berlaku Adil

Seminar publik Challenges to Religious Pluralism and Tolerance di Jakarta, Rabu (15/6). (VOA/Fathiyah Wardah)

Untuk memelihara stabilitas dan perdamaian, konstitusi harus menjamin bahwa semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Itulah yang tercetus dalam sebuah diskusi bertema toleransi antar umat beragama yang baru-baru ini digelar di Jakarta.

Sebagian pihak saat ini menilai toleransi dan kemajemukan di Indonesia mulai terancam. Perkara penistaan agama yang dilakukan oleh mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok telah mengakibatkan masyarakat terbelah, antara kelompok pendukung dan kubu anti-Ahok.

Vonis dua tahun penjara bagi Ahok setelah dinyatakan terbukti bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak menghapus permusuhan antara kedua pihak. Mereka saling hujat dan membenci di media-media sosial.

Karena itu, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (14/6), Wali Kota Rotterdam, Belanda, Ahmed Aboutaleb mengatakan untuk menjamin toleransi antar umat beragama konstitusi sangat berperan penting.

Konstitusi harus menjamin kebebasan beragama bagi semua warga negara, untuk mempercayai atau tidak meyakini adanya Tuhan. Dia menambahkan untuk memelihara stabilitas dan perdamaian, konstitusi mesti menjamin semua warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Aboutaleb menekankan seorang pemimpin harus menjadi pemimpin bagi semua warga negara, tidak boleh membeda-bedakan antara kelompok mayoritas dengan kelompok minoritas.

“Adalah sebuah hal yang sangat penting untuk ditegaskan bahwa pemerintah harus berlaku netral kepada warga negara. Jika Anda tinggal di negara majemuk, pejabat pemerintahan tertinggi harus bertindak senetral mungkin. Pertama, keseimbangan, Kedua, kebebasan. Ketiga, pemerintah tertinggi harus bertindak independen dan berlaku adil,” kata Aboutaleb.

Meski begitu, Aboutaleb mengingatkan kelompok minoritas akan merasa aman dan damai sepenuhnya kalau keamanan mereka tidak hanya dijamin oleh aparat berwenang tapi juga oleh sesama warga negara. Dalam negara demokrasi, tambahnya,minoritas juga harus dijamin haknya untuk memilih dan dipilih sebagai pemimpin.

Menurut Franz Magnis-Suseno, Guru Besar Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia telah mempraktekkan toleransi terbesar dalam sejarah negara ini. Dia menyebutkan perwakilan kaum muslim setuju untuk tidak memasukkan syariat Islam dalam konstitusi dan Pancasila karena ada keberatan umat agama lainnya.

Franz Magniz mengakui karena ketidakegoisan umat Islam pula Negara Kesatuan Republik Indonesia bisa terbentuk danlanggeng sampai sekarang. Sehingga, katanya, orang Indonesia tidak perlu harus menyamarkan latar belakang suku, agama, dan budaya masing-masing.

“Indonesia terbentuk berdasarkan pengakuan atas perbedaan identitas satu sama lain. Inilah yang disebut Pancasila,” kata Franz Magniz.

Direktur Eksekutif Wahid Institute Yenny Wahid mengaku selalu merasa sedih jika ada kelompok minoritas, dalam hal ini non-muslim, di Indonesia merasa tidak bisa eksis atau hidup normal meski kesetaraan dan keamanan mereka dijamin oleh konstitusi.

Yenny mengatakan hal semacam itulah yang menimpa Ahok ketika dia berusaha menentang status quo. Namun dia tidak setuju jika beberapa media Barat menilai kekalahan Ahok dalam pemilihan gubernur Jakarta sebagai kemenangan kelompok Islam radikal dan kematian toleransi di Indonesia.

“Saya selalu berusaha menjelaskan pemilihan gubernur Jakarta baru-baru ini dengan berkaca pada pemilihan presiden Amerika kemarin dan Brexit. Bagaimana itu? Yang terjadi adalah sekelompok orang memanfaatkan sentimen populer untuk meraih tujuan politiknya,” kata Yenny Wahid.

Yenny mencontohkan ketika masa kampanye Donald Trump menjanjikan lapangan kerja bagi masyarakat kulit putih, yang merupakan mayoritas di Amerika Serikat. Trump mengatakan, hilangnya kesempatan kerja bagi orang kulit putih karena direbut oleh orang-orang kulit berwarna yang merupakan minoritas. Dia menambahkan pemilihan presiden Amerika baru-baru ini diwarnai oleh isu rasial dan agama.


Dewan Pembina Nurcholis Madjid Society, Yudi Latif, menjelaskan Indonesia sangat majemuk dalam hal suku, agama, ras, budaya, strata sosial, dan pandangan politik. Dia meyakini kemajemukan Indonesia itu hanya bisa dipersatukan lewat Pancasila.

Lebih lanjut Yudi mengatakan kandungan sila pertama adalah Tuhan yang diyakini semua agama adalah Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Jadi, kata dia, siapa saja mempercayai adanya Tuhan baik dari agama manapun harus memiliki sikap dan perilaku penuh kasih dan sayang.

Dalam prinsip sila ketiga, menurut Yudi, masyarakat Indonesia bukan hanya harus menghormati semua perbedaan tapi juga mesti menyadari adanya kesamaan demi terpeliharanya persatuan. [fw/ab] [VOA]

Share
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •