Home Slider
News
NEWS
Blogs

Blogs

View More
  • 0 Comments
    552 Views
    0 Comments
    552 Views
          Entah kalau Anda, tapi saya merasa bahwa sejak Pilpres 2014 ada sesuatu yang berbeda dalam situasi kebangsaan kita. Mungkin itu juga disebabkan berkembangnya teknologi informasi, internet, dan  media sosial. Beberapa tahun belakangan, seolah ada garis imajiner yang memecah masyarakat menjadi dua: pendukung capres A dan pendukung capres B. Situasi berlanjut hingga Pilpres 2019 dan tidak berhenti ketika presiden terpilih sudah ditetapkan dan menjabat. Seolah ada pembagian yang lumayan rapi. Pemilih (mantan) capres A memberi dukungan kepada isu-isu yang ditolak oleh pemilih (mantan) capres B. Demikian pula sebaliknya.         Saking sengitnya polarisasi itu, muncul satu cara pengambilan kesimpulan yang terbalik: kalau Anda tidak sependapat dengan kelompok A dalam suatu isu, maka Anda pastilah anggota kelompok B. Ini membuat diskusi isu publik menjadi tidak sehat. Mereka yang tidak mendukung kebijakan presiden terpilih kadang dituduh sebagai barisan sakit hati mantan capres saingan. Orang tidak peduli soal kesahihan argumen atau penjelasan yang lebih rasional. Kahneman, ahli psikologi peraih Hadiah Nobel, memang sudah memperingatkan bahwa manusia pada dasarnya bukan makhluk rasional, tapi bila tiap kali orang yang mengkritik langkah penanganan pandemi dicap “kadrun”, harapan akan diskusi kebijakan publik yang sehat tampaknya masih belum akan tercapai dalam waktu dekat.         Perdebatan yang berkembang di kedua kubu kadang bisa menukik tajam ke ranah SARA dan pembahasan menjadi sangat kental bernuansa moral. Yang menarik, saat mengamati perdebatan mereka (terutama di media sosial) adalah betapa masing-masing pihak merasa telah memberi argumen yang kuat dan tak bisa dibantah. Masing-masing merasa heran dan tak habis pikir bagaimana pihak satunya tidak kunjung menerima kebenaran argumen mereka. Masing-masing pihak menuduh pihak lain “bodoh”, “kurang pikir”, “dungu”. Padahal sebenarnya kondisi di kubu satu atau di kubu lainnya ya tidak jauh beda.         Situasi ini hampir sama dengan situasi di Amerika Serikat. Ada pembelahan cukup dalam antara mereka yang memilih Partai Demokrat, kerap kali disebut liberal, dan mereka yang berafiliasi dengan Partai Republik yang dianggap sebagai kubu konservatif. Kedua kelompok itu juga kerap berseberangan dalam berbagai isu lain. Misalnya isu aborsi dan peraturan kepemilikan senjata. Kubu Demokrat rata-rata mendukung kebebasan melakukan aborsi (pro-choice) dan pengekangan kebebasan memiliki senjata, sementara kubu Republik sebaliknya: mengekang kebebasan memilih aborsi dan mendukung kebebasan memiliki senjata.         Sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang menyebabkan kita manusia, bukan hanya di Indonesia, begitu mudah terbelah akibat pilihan politik atau agama? Jonathan Haidt, ahli psikologi dari Amerika Serikat, mengulas persoalan itu secara lengkap, padat, dan menarik dalam buku larisnya yang berjudul The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion, terbit pertama tahun 2012. Buku ini telah diterbitkan terjemahan bahasa Indonesianya dengan judul The Righteous Mind: Mengapa Orang-orang Baik Terpecah Karena Politik dan Agama, oleh Kepustakaan Populer Gramedia (KPG).   Sudut Pandang Baru dalam Psikologi Moral         Kalau melihat sampul buku The Righteous Mind terbitan KPG, Anda mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya gajah di situ dengan moral? Sampul ini sebenarnya hendak menyimbolkan apa yang berkali-kali diulangi Haidt sepanjang buku: bahwa intuisi moral adalah gajah, sementara nalar strategis adalah pengendara yang sebenarnya melayani kebutuhan sang gajah tetapi kerap dikira sebagai tuan yang mengendalikan gajah.      Dua tahun sebelum versi Bahasa Indonesia buku ini terbit, saya membacanya untuk keperluan penyusunan tesis magister psikologi. Sudah lama saya tertarik mempelajari soal moral, lebih tepatnya mempelajari aspek-aspek psikologis yang menyebabkan orang merasa secara moral punya hak untuk menghakimi, mempersekusi, dan kadang bahkan merenggut nyawa orang lain.        Untuk proposal tesis, mahasiswa di kampus saya minimal harus mengulas dua puluh artikel jurnal terbaru (terbit dalam kurun sepuluh tahun terakhir) yang terkait tema bahasan riset. Di situlah saya menjumpai nama Haidt. Bukan sekali dua kali. Karena artikel jurnal pasti menyebut dan mengutip berbagai temuan yang melandasi topiknya, nama Haidt berulang kali muncul di berbagai artikel riset tentang moral yang saya baca. Dia seterkenal itu. Coba saja Anda ketikkan nama Haidt di Google Scholar, akan Anda jumpai ribuan hasil. Artikel-artikel Haidt, apalagi artikel perintisnya, “The Emotional Dog and Its Rational Tail di Psychological Review (2001), dikutip ribuan artikel akademis lain.         Meski di Amerika Serikat buku ini laris, meski di Google Scholar nama Jonathan Haidt kerap muncul, dunia akademis di Indonesia tampaknya belum terkena paparan trennya. Pandangan yang dibawa Haidt memang terbilang baru. Belum banyak (bahkan waktu saya masih jadi mahasiswa, belum ada) dosen di universitas saya, universitas negeri yang cukup ternama, menyebut nama Haidt dalam kuliah. Entah karena dunia akademis di negeri ini kurang update atau karena memang tak banyak akademisi psikologi yang menaruh perhatian pada bidang psikologi moral. Kasusnya berbeda dengan Lawrence Kohlberg, salah satu tokoh besar bidang psikologi moral. Mereka yang mengambil mata kuliah dasar psikologi yang membahas moral pasti pernah mendengar nama Kohlberg.         Selama berpuluh tahun, pandangan arus utama di bidang psikologi moral didominasi pandangan Kohlberg: bahwa manusia pada dasarnya rasional, sehingga penilaian moralnya juga kurang lebih rasional. Dalam bukunya, Haidt membahas pandangan Kohlberg di awal. Selebihnya, hingga akhir buku, Haidt berusaha memaparkan argumen dan bukti bahwa pandangan Kohlberg ternyata tidak tepat, tidak sesuai dengan fitrah manusia sebagaimana ditemukan dalam riset psikologi kognitif dan neurosains. Bila riset Kahneman yang mengantarkannya meraih Nobel Ekonomi secara umum membuktikan bahwa pada dasarnya manusia memang bukan makhluk rasional, Haidt melakukan hal serupa di bidang moral.   Perspektif Baru dalam Psikologi Moral         Teori moral baru yang diajukan oleh Jonathan Haidt dan kawan-kawan, yakni Moral Foundations Theory (MFT), memberikan kerangka untuk memahami fenomena keterbelahan politik seperti yang disebut di awal tulisan ini. MFT sendiri berangkat dari bukti-bukti yang semakin kuat dari berbagai riset bahwa penilaian moral cenderung terjadi secara otomatis. Landasan penilaian moral adalah intuisi, bukan pikiran rasional. Saya kutipkan pandangan Haidt soal definisi intuisi moral dari salah satu artikel jurnal: kemunculan tiba-tiba dalam kesadaran, atau di ujung kesadaran, suatu perasaan evaluatif (suka–tidak suka, baik–buruk) mengenai karakter atau tindakan seseorang, tanpa adanya kesadaran menempuh langkah-langkah mencari, menimbang bukti-bukti, atau menarik kesimpulan (Haidt & Bjorklund, dalam Graham, Haidt, Koleva, dkk. 2012)         Dengan kata lain, evaluasi moral menurut pandangan ini lebih mirip dengan penilaian estetis ketimbang penalaran berbasis prinsip. Kalaupun ada proses penalaran dalam moral, maka itu lebih dipicu oleh tuntutan sosial untuk menjelaskan, mempertahankan, dan menjustifikasi reaksi moral intuitif kepada orang lain. Penalaran moral dilakukan lebih karena alasan strategis sosial ketimbang untuk menemukan kebenaran sejati. Terdengar familier kan? Anda tinggal membuka laman sosial media pendukung salah satu (mantan) capres dan mengamati “diskusi” yang berkembang di sana. Argumentasi yang muncul bukanlah didasari penalaran dengan tujuan mencari kebenaran, melainkan penalaran yang mencoba mempertahankan dan mencari pembenaran bagi pandangan diri/kubu sendiri dan mematahkan argumen kubu lawan. Tak heran sesat pikir logika bertebaran dalam argumentasi semacam itu.         Namun lantas bagaimana orang masuk ke kubu yang berbeda? Apa yang membuat sebagian orang menjadi “cebong” dan sebagian lain menjadi “kampret”? Menurut Haidt, itu karena tiap orang punya fondasi moral yang berbeda. Fondasi moral itu adalah intuisi (awalnya disebut sebagai emosi/sentimen, tapi kemudian direvisi supaya nuansa kognitifnya lebih terasa). Intuisi ini beragam. Setidaknya ada 6 fondasi yang berbeda: harm (bahaya), justice (keadilan/ketidakcurangan), sanctity (kesucian), loyalty (kesetiaan), dan liberty (kebebasan). Tiap orang memiliki kombinasi intuisi yang berbeda. Ada yang intuisinya lebih cocok dengan kubu A, ada yang lebih cocok dengan kubu B. Penelitian yang menggunakan paradigma MFT menemukan bahwa jenis fondasi moral yang dimiliki individu dapat memprediksi pilihan presidennya, juga memprediksi sikap terhadap berbagai isu kontroversial seperti aborsi bahkan lebih akurat ketimbang usia, gender, ideologi, dan minat politik.           Riset menunjukkan bahwa pemilih Partai Demokrat di AS (umumnya kelompok sering disebut liberal di AS atau progresif di Eropa) menggunakan lebih sedikit fondasi. Cuma dua, malah: harm dan justice. Sementara kaum konservatif (pemilih Partai Republik di AS) menggunakan semua fondasi. Sebagian besar orang di dunia ini juga lebih mirip kaum konservatif dalam hal menggunakan landasan moral yang lebih banyak.         Mereka yang cenderung punya lebih sedikit landasan moral ini disebut dalam buku Haidt sebagai WEIRD (secara harfiah “aneh”, karena menurut Haidt orang-orang ini memang aneh, segelintir minoritas yang menyimpang dari umumnya manusia). Tapi WEIRD sebenarnya singkatan dari mereka yang berasal dari negara-negara barat (Western), terdidik (Educated), Industrial, kaya (Rich), dan demokratis (Democratic). Fondasi moral orang WEIRD hanya dua: harm dan justice. Selama berpuluh tahun, riset psikologi moral hanya dilakukan dengan sampel terbatas orang-orang “aneh” ini. Itu sebabnya mazhab moralitas Kohlberg hanya berlandaskan kemampuan menalar berdasar fondasi harmre dan justice. Begitu pula berbagai mazhab etika Barat.         Haidt mendasarkan segala argumennya mengenai asal-usul berbagai intuisi/landasan moral itu kepada teori evolusi. Evolusi kelompok, khususnya. Intinya, fitrah manusia adalah berkelompok. Haidt bilang manusia itu 90 persen simpanse dan 10 persen lebah. Moralitas adalah sejenis anugerah alam, adaptasi evolusioner yang memastikan kita bisa bekerja sama dengan manusia lain. Moralitas mengikat kita ke dalam kelompok-kelompok yang dapat bekerja sama secara efektif. Dengan kesamaan nilai moral, kita lebih mudah saling bantu, lebih mudah mengidentifikasi siapa yang bisa kita percaya, dan dengan demikian lebih layak untuk menerima perbuatan baik kita. Moralitas secara evolusioner telah membantu kita mengatasi masalah “penumpang gelap”, mereka yang suka mereguk buah manis kerja sama tetapi menolak ikut menyumbang kerja atau pengorbanan. Dalam perkembangannya, kelompok tersebut bisa berwujud kelompok agama atau kelompok politik.         Lantas bagaimana? Apa iya kita cuma harus menerima bahwa kita berbeda, terus sudah? Haidt sebenarnya cuma mengatakan bahwa tidak mungkin mengubah kubu, bahkan mengubah pandangan seseorang (apalagi pandangan moral), hanya dengan argumentasi logis atau data. Kita harus menyentuh intuisi yang lain, kita harus berupaya menggerakkan sang gajah.         Lebih sulit? Iya... juga butuh waktu yang lebih lama. Namun kemungkinan berhasilnya juga lebih besar. Untuk itu satu hal penting dibutuhkan: empati. Kita perlu selalu mencoba mencari dan menemukan persamaan ketimbang menonjolkan perbedaan.         Naluri berkelompok mungkin tak bisa kita hindari atau kita padamkan sama sekali, tapi kita bisa menggunakannya utnuk memotivasi diri memperluas batas kelompok, memperbesar cakupan kelompok. Maksudnya begini. Mungkin awalnya kita memang secara alami hanya peduli kepada kerabat terdekat saja. Namun kita kemudian toh juga bisa peduli kepada kelompok yang lebih besar. Kelompok rekan sekampung misalnya, atau kelompok etnis, atau kelompok agama, atau kelompok pehobi yang sama. Nah, idealnya kita tidak berhenti di situ. Idealnya kita terus meluaskan empati pada kelompok yang semakin besar, yang mencakup semakin beragam anggota. Seperti kelompok kebangsaan, lalu kelompok kemanusiaan. Mengapa? Karena masalah-masalah kita sebenarnya semakin memerlukan kerjasama lintas kelompok yang makin besar. Misalnya masalah lingkungan hidup, perdamaian dunia, dan juga wabah penyakit.         Memperluas lingkar kekelompokan tentu saja tidak mudah, tetapi bukan tidak mungkin. Saya berusaha optimistis.   Penulis: Rika Iffati Farihah, Lulusan Magister Sains Psikologi UGM Ilustrasi: Pinahayu Parvati/Dok. KPG Artikel ini juga dimuat di Kompas.com, Jumat, 8 Januari 2021. 
  • 0 Comments
    180 Views
    Wacana untuk membuka kembali sekolah-sekolah di Indonesia atau pembelajaran tatap muka (PTM) mulai digulirkan. Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri (lihat di sini), sekolah mulai dapat dibuka pada awal 2021 dengan memperhatikan banyak hal. Para menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri, menyampaikan hal ini dalam acara “Pengumuman Penyelenggaraan Pembelajaran Semester Genap TA 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19” yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 November 2020 pukul 13.30 WIB (saksikan di video ini).      Semua pihak mengungkapkan bahwa belajar dari rumah memang sulit bagi banyak siswa. Ada sekitar 68 juta siswa sekolah dari sekitar 646.000 institusi pendidikan di Indonesia yang terkena dampak Covid-19. Dampak yang dialami berbeda-beda, bahkan termasuk kekerasan di dalam rumah. Kementerian Pendidikan menyampaikan bahwa melalui pembelajaran jarak jauh (PJJ) hanya unsur ilmu pengetahuan (knowledge) yang didapat oleh siswa, namun keterampilan (skills), sikap atau perilaku (attitude), dan nilai-nilai sosial (social values) menghilang dalam proses pembelajaran, padahal ini amat penting bagi siswa sekolah.      Dalam catatan ini saya bermaksud memberikan sumbangan pemikiran untuk persiapan PTM dengan melihat praktik-praktik sekolah di beberapa negara manca selama pandemi Covid-19. Saya mengikuti secara langsung praktik yang dijalankan di Finlandia, tempat saya tinggal saat ini. Sementara praktik PTM di negara lain saya ketahui dari teman-teman yang memiliki anak yang bersekolah di Eropa (Inggris, Belanda, Denmark, Italia, Prancis), Amerika Serikat, Tiongkok, dan India.      Mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 (menjaga jarak, rajin mencuci tangan, memakai masker, dll.) tentu tidak boleh ditawar. Perlu diingat juga bahwa risiko infeksi korona meningkat juga tidak kecil. Maka, jajaran kesehatan haruslah siap. Pihak kesehatan harus siaga! Kembali ke sekolah dengan kebiasaan baru saja tidak cukup, harus ada mekanisme tanggap darurat apabila terdeteksi kasus korona. Contoh-contoh berikut dapat dijadikan acuan.   Belajar dari Finlandia      Di Finlandia, siswa sekolah dasar hanya mengalami pembelajaran dari rumah selama dua bulan. Sejak pertengahan Mei, anak-anak sekolah dasar kembali ke sekolah dengan protokol kesehatan yang ketat.      Pemerintah mengambil keputusan berdasarkan data riset atau penelitian bahwa Covid-19 banyak menimpa orang dewasa di atas usia 25 tahun, dinilai bahwa dampak untuk anak-anak sekolah dasar lebih kecil dan angka kesembuhannya lebih cepat. Pemerintah memberikan amanat kembali membuka sekolah untuk sekolah dasar, siswa di bawah usia 15 tahun diperbolehkan untuk tidak memakai masker (tapi mohon diingat bahwa kepadatan penduduk Finlandia sangat berbeda dengan Indonesia, 18 orang per kilometer persegi berbanding 151 orang per kilometer persegi berdasar data Worldometer). Perencanaan secara mendetail tentu dilakukan oleh pihak sekolah sendiri, dengan memperhatikan data dan arahan dari pemerintah daerah.      Secara umum, masyarakat di negara kecil Finlandia, yang memiliki populasi sekitar 5,5 juta ini, taat terhadap arahan pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19. Sejak awal pemerintah mendelegasikan wewenang kebijakan mitigasi pandemi ini ke Lembaga Kesehatan dan Kesejahteraan Finlandia (THL), yang kemudian terus memberikan data terbaru mengenai perkembangan situasi secara nasional dan tiap daerah (bisa dilihat di sini). Inilah satgas Covid-19 di Finlandia, data dan informasi dari lembaga ini sangat jelas dan membantu masyarakat secara langsung.      Warga Finlandia juga dikenal taat menjaga jarak dan hanya berkumpul atau bertemu apabila perlu, sehingga saat THL memberikan arahan kepada warga agar melakukan karantina mandiri selama 14 hari setelah bepergian dari luar negeri, atau saat siswa harus karantina karena seseorang di kelasnya atau di kelompoknya terdeteksi kena virus korona, para warga atau siswa akan taat untuk melakukan karantina di rumah selama 10 hari, dan tetap taat walau tes koronanya negatif. Siswa boleh masuk sekolah apabila sehat; apabila flu, walaupun cuma kena gejala ringan, lebih baik siswa belajar di rumah. Tidak ada pemeriksaan dengan termometer misalnya, karena rasa kepercayaan yang tinggi akan tugas dan peran masing-masing. Berita nasional pun amat terpercaya (bisa disimak di sini).      Selain itu ada juga inovasi dari Finlandia untuk menggunakan aplikasi Penanda Korona (Koronavilkku) untuk mengetahui paparan yang potensial dialami seseorang; yang menarik, aplikasi ini menjaga kerahasiaan/anonimitas pengguna. Sebanyak dua juta warga menggunakan aplikasi ini di telepon genggam mereka.      Apa yang khas dan mungkin bisa diadaptasi atau bahkan ditiru dari Finlandia? Siswa hanya bertemu dengan guru dan teman-teman satu kelasnya saja. Mereka tidak bertemu teman dari kelas lain, bahkan saat istirahat di halaman yang luas pun, karena waktunya diatur sedemikian rupa sehingga berbeda-beda tiap kelas. Mereka tidak saling berkontak fisik. Apabila ada kasus terjadi di salah satu kelas, karantina hanya berlaku di kelas tersebut dan tidak seluruh sekolah terkena dampaknya. Makan siang dibawakan oleh pihak kantin sekolah ke kelas masing-masing. Setelah selesai, peralatan dan sebagainya akan dibawa kembali keluar kelas. Di sekolah, hanya guru dan siswa dan yang berkepentingan di sekolah yang diperkenankan masuk. Orangtua dan pihak luar tidak diizinkan masuk. Penjemputan hanya dilakukan di halaman sekolah. Semua pertemuan orangtua dan guru atau rapat-rapat sekolah dilakukan secara daring. Siswa sekolah menengah atau SMA masih melakukan pembelajaran dalam dua metode, di sekolah maupun jarak jauh (PTM dan PJJ). Sesuai peraturan bahwa semua orang di atas lima belas tahun wajib memaki masker, maka seluruh siswa di tingkat SMA wajib memakai masker di sekolah. Apabila sakit, mereka harus di rumah mengikuti PJJ yang tetap disediakan pihak sekolah. Aktivitas hobi dan olahraga juga sudah diperbolehkan sejak bulan Agustus, protokolnya sama dengan kegiatan sekolah. Mereka hanya bertemu dengan rekan satu grupnya. Jadi, saat terdeteksi infeksi korona, penanganannya cepat dan hanya menimpa kelompok tersebut, tidak seluruh pengguna gedung dan klub. Apabila seseorang terdeteksi positif terkena koronavirus, maka informasi diberikan kepada kelas atau kelompok hobi yang bersangkutan. Guru kelas dan kepala sekolah memberitahu pihak kesehatan dan pihak kesehatan akan menelepon keluarga (orangtua siswa yang bersangkutan) untuk menjalankan karantina. Siswa yang bersangkutan juga diberi kesempatan untuk melakukan tes virus korona di rumah sakit atau sarana kesehatan terdekat. Hasilnya akan keluar dalam waktu maksimal dua hari. Walaupun hasilnya negatif, siswa dan kelas bersangkutan tetap mengalami karantina selama 10 hari sejak kontak ditemukan untuk memutus rantai penyebaran virus.      Sampai saat ini tidak ada kasus korona di sekolah anak-anak saya. Anak sulung saya mengalami masa karantina dari hobi olahraganya dan sekolah masih berlangsung dalam metode PJJ.   Belajar dari negara-negara lain      Negara-negara Eropa bagian utara seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia memiliki kebijakan yang sama dengan Finlandia. Siswa sudah kembali ke sekolah seperti biasa sejak Agustus lalu. Di negara-negara lain juga sama; di Belanda, Inggris, Italia, dan Jerman, misalnya, siswa sudah kembali ke sekolah sejak September lalu dengan jadwal waktu masuk yang berbeda-beda di tiap kelas. Siswa hanya bertemu dengan teman sekelasnya saja dan diatur waktu makan, istirahat, dan pulang untuk meminimalkan kontak. Namun, apabila suatu kasus virus korona terdeteksi, sekolah kembali melakukan PJJ selama 14 hari—tidak ada upaya dari pihak kesehatan, kecuali ada gejala yang mengarah ke sakit.      Di Amerika Serikat kebijakan yang berbeda-beda diterapkan sesuai kondisi tiap daerah. Ada yang menerapkan kebijakan hybrid, PJJ dan PTM, dan banyak yang masih melakukan PJJ.      Di India ternyata praktiknya sama dengan Indonesia. Untuk wilayah perkotaan yang memiliki koneksi internet yang baik, PJJ dapat berlangsung dengan Zoom dan Google Meets. Sedangkan di pedesaan, tugas sekolah dikirimkan melalui surat elektronik dan pesan-pesan guru ataupun teman sekelas dikirim melalui media sosial serta aplikasi percakapan/pengirim pesan seperti WhatsApp.      Yang mengagumkan adalah Tiongkok. Situasi sudah kembali normal. Siswa sudah kembali belajar di sekolah sejak April seperti biasa dan hanya memakai masker. Daerah asal virus korona, Wuhan, pun sudah melaksanakan PTM sejak Mei. Tidak ada lagi PJJ dan bahkan kegiatan belajar mengajar yang melibatkan 50 siswa dalam satu kelas dapat berlangsung seperti biasanya (lihat di sini). Namun, karena pemerintahannya kuat, saat terjadi kasus korona, pihak kesehatan siap untuk melakukan tes virus korona massal. Misalnya, di Qingdao pada bulan Oktober, karena 6 kasus korona terdeteksi, 8 juta warga daerah tersebut (yang total populasinya 9,4 juta) melakukan tes kesehatan masal selama 5 hari.      Belajar dari pengalaman-pengalaman negara lain, kelihatan bahwa kerja sama antar-pihak dan kesiapan jajaran kesehatan (tes Covid-19 dan sarana kesehatan) amat diperlukan apabila pembukaan sekolah akan dilaksanakan.   Penulis: Ratih D. Adiputri, Penulis buku Sistem Pendidikan Finlandia (KPG, 2019) dan peneliti/pengajar di Universitas Jyväskylä, Finlandia. Ilustrasi oleh Pinahayu Parvati/Dok. KPG.  Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Persiapan Belajar Tatap Muka 2021: Belajar dari Finlandia hingga Tiongkok.
  • 0 Comments
    383 Views
    0 Comments
    383 Views
    Tidak semua disertasi bisa segera terbit setelah sang penulis memperoleh kelulusan doktoralnya. Segenap peminat dan sidang pembaca harus sabar menanti, bahkan terbilang masa puluhan tahun lamanya, hingga akhirnya "anak-anak rohani" itu siap untuk dikonsumsi umum. Hal itu dialami oleh sejarawan Ong Hok Ham (1933-2007) dan Peter Carey (lahir 1948). Dua nama besar yang sama-sama mengkhususkan disertasi pamungkasnya pada studi sejarah Jawa. Disertasi mereka memiliki nasib yang berliku sebelum kemudian berhasil dibukukan. Kata "berhasil" tepat untuk disematkan mengingat proses pembukuan disertasi masing-masing tidaklah mudah.   Gambar 1. Kiri: Ong Hok Ham menggendong Tuyul, salah satu anjing peliharaannya. Dua anjing lain Ong bernama Kribo dan Blacky. Sejarawan David Reeve, kolega Ong, secara gurau menjuluki mereka sebagai anjing Melayu. Kanan: Peter Carey berkampanye bagi kemerdekaan Timor Timur di London, Inggris, pada pertengahan 1990-an dalam aksi mendukung referendum di Timor-Leste dan pembekuan ekspor alutsista militer Inggris untuk Indonesia, terutama pesawat tempur Hawk (Foto Koleksi Peter Carey) Kedua sejarawan ini memiliki beberapa pertautan lainnya. Keduanya lahir di Asia Tenggara (Ong di Surabaya, Indonesia; Peter di Yangon, Myanmar), bahkan tanggal kelahirannya hanya berselisih satu hari⁠—Carey pada 30 April sedangkan Ong pada 1 Mei. Mereka sesama produk doktoral pada tahun 1975 yang belum pusing memikirkan jurnal SCOPUS; dan dikenal kondang akan kajian Jawa abad XIX.  Tidak berhenti sampai di situ. Semasa hidup, Ong merupakan dosen legendaris yang unik nan nyentrik di jurusan sejarah Universitas Indonesia (UI). Siapa sangka, Peter Carey yang sohor dari University of Oxford setelah pensiun dini (2008) kemudian menetap ke Indonesia dan sejak tahun 2013 menjadi Adjunct Professor (Profesor Tamu) Fakultas Ilmu Budaya UI, tempat Ong dulu mengajar. Tercatat pula keduanya saling mengantar buku masing-masing. Ong Hok Ham memberi kata pengantar pada karya Peter Carey berjudul Asal Usul Perang Jawa: Pemberontakan Sepoy dan Lukisan Raden Saleh (1986). Peter Carey sendiri baru bisa menyamakan kedudukan pada tahun 2018 dengan memberi kata pengantar pada edisi bahasa Indonesia pembukuan disertasi Ong Hok Ham, Madiun dalam Kemelut Sejarah: Priayi dan Petani di Keresidenan Madiun Abad XIX (2018).   Hubungan saling memberi dan saling menerima seperti di atas merupakan keniscayaan dalam ruang intelektual yang sehat bugar. Teristimewa karya disertasi keduanya diterbitkan dalam bahasa Indonesia oleh penerbit yang sama, yakni Kepustakaan Populer Gramedia (KPG), Jakarta—sebuah penerbit yang dilahirkan tepat menjelang Orde Baru lengser keprabon dan karenanya mengandung spirit demokratisasi ilmu pengetahuan dalam alam Reformasi.  Jalan Berliku Peter Carey merampungkan disertasinya di Oxford pada 1975 dengan judul Pangéran Dipanagara and the Making of the Java War, 1825-30. Ia dibimbing Richard Cobb (1917-1996), ahli Revolusi Prancis, dengan penguji Ronald Robinson (1920-1999) yang sohor sebagai ahli sejarah imperial dan persemakmuran serta Merle Calvin Ricklefs, pakar Hamengku Buwono I (1717-1792, bertakhta 1749-1792). Seperti rentang masa Orde Baru, ternyata butuh 32 tahun hingga disertasi itu terbit berbahasa Inggris di Belanda oleh penerbit yang kini sudah almarhum, KITLV Press, Leiden. The Power of Prophecy, Prince Dipanagara and the End of an Old Order in Java, 1785-1855, yang dicetak pada 2007, dalam hitungan bulan dicetak kembali. Karya setebal hampir seribu halaman yang raksasa dari sudut penulisan biografi ini mendapat sambutan hangat publik internasional. Total ada 37 tahun tersendiri bagi publik tanah air baru bisa menikmati karya monumental Peter Carey. Hal itu terhitung sejak berupa naskah disertasi hingga terbit edisi bahasa Indonesia dalam tiga jilid Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855. Sekurang-kurangnya ada dua alasan mengapa karya magnum opus itu butuh waktu hampir empat dekade baru berbahasa Indonesia. Pertama, tantangan saran akademis dari M.A.P. Meilink-Roelofsz (1905-1988), arsiparis dan ahli sejarah ekspansi Eropa Barat, kepada Peter Carey agar mengembangkan disertasinya secara lebih komprehensif. Tentu saja mengembangkan disertasi membutuhkan riset lanjutan.  Kedua, Peter Carey mengalami krisis moral sebagai Indonesianis tatkala mendapati Indonesia menginvasi Timor Portugal dan menjadikannya salah satu provinsi di Indonesia, yakni Timor Timur (1975-1999). Ia melihat Xanana Gusmão laksana Pangeran Diponegoro yang dikejar-kejar kolonial Belanda. Krisis moral hingga kegoncangan jiwa juga dialami Ong Hok Ham. Kengerian atas pembunuhan massal buntut G30S 1965 yang disaksikannya sendiri di Jawa Timur menjadi salah satu latar belakang kepergiannya ke Amerika Serikat untuk mengambil gelar doktoral di Yale University—sebuah daya upaya untuk pemulihan trauma pasca peristiwa mengerikan itu.  Meruwat dan Merawat Secara anumerta, pada usia 85 tahun (2018), Ong Hok Ham mendapat kado penerbitan disertasinya. Teristimewa dua karibnya mengantar buku itu. Selain Peter Carey, ahli ilmu politik yang tengah menulis biografi Ong Hok Ham, David Reeve, turut menulis epilog buku itu dengan menitik-beratkan Ong dan Jawa Timur, tanah leluhur yang dicintainya. Pada 21 November 2018 buku Ong itu diluncurkan di Hotel Sun, Kota Madiun. Secara khusus Peter Carey dan David Reeve hadir di sana untuk merayakannya di depan publik yang berdatangan dari eks Keresidenan Madiun, antara lain Ponorogo, Ngawi.  Acara itu menjadi reuni kecil alumni sejarah UI lantaran beberapa murid Ong juga muncul, seperti Iskandar P. Nugraha yang menjadi moderator hingga Judi Kasturi (yang berpulang 27 Maret 2020 silam) dan Wasmi Alhaziri. Peter menandaskan arti penting disertasi sejawatnya itu. “Karya Ong ini sangat penting bagi historiografi Madiun. Guna membebaskan warga Madiun dari PTSD (Post-Traumatic Stress Disorder, Derita Stres Pasca Trauma) dari stigma September 1948 (PKI/Musso).”, tulis Peter Carey dalam prolog buku Ong yang diulanginya di depan forum.  Sebagaimana Ong memulihkan diri dengan studi doktoralnya, diharapkan disertasi itu juga meruwat sekaligus merawat memori politik masyarakat Madiun guna menggali kekayaan sejarah budaya negeri mereka yang begitu berlimpah ruah. Historiografi Madiun sangat kaya karena wilayah tersebut merupakan ibu kota alternatif wilayah sebelah timur Keraton Yogyakarta. Kekayaan itu perlu digali dan disebarluaskan sebagai selebrasi keragaman sejarah Indonesia dalam kancah global. Setelah Kuasa Ramalan karya Peter Carey terbit, muncul sebuah gelombang gerakan budaya masyarakat berbasis historiografi. Keturunan Diponegoro dapat berkumpul kembali hingga mewadah dalam sebuah perkumpulan trah. Timbul-deras karya-karya seni rupa, pertunjukkan, hingga film mengenai Diponegoro dan Perang Jawa. Tidak mengherankan bahwa Kuasa Ramalan telah mengalami cetakan ulang keempat hingga tahun 2019. Etos kerja dan dedikasi Peter Carey selama hampir setengah abad terakhir terekam dalam buku Urip iku Urub: Untaian Persembahan 70 Tahun Profesor Peter Carey (2019) yang dapat menjadi cetak biru bagi generasi sejarawan mendatang.  Sampai di sini, menulis disertasi dan menerbitkannya dalam edisi ilmiah populer merupakan perjalanan lahir-batin yang berbeda sepenuhnya masing-masing. Sesudah terbit, buku disertasi itu memiliki takdirnya sendiri dalam peradaban masyarakat pembacanya.   Ditulis oleh FX Domini BB Hera.