siapabilang.com

  Judul Buku : Lentera Batukaru: Cerita Tragedi Kemanusiaan Pasca-1965 Penulis : Putu Setia Penerbit : Kepustakaan Populer Gramedia Cetak : 2019 Tebal : vi + 258 halaman ISBN : 978 602 481 143 3 Malapetaka itu selalu teringat setiap September dan Oktober. Putu Setia memiliki pengalaman buruk, berikhtiar ingin melupa tapi sulit. Ia sampai di keputusasaan: “Memang, sebaiknya kepedihan yang terkait dengan peristiwa Gestok, G-30-S, Pemberontakan PKI–apa pun namanya lagi–seharusnya disudahi. Saya pun tak ingin mengenangnya lagi. Lupakan.” Kalimat-kalimat itu mengandung putus asa, setelah Putu Setia menggunakan puluhan halaman mengisahkan malapetaka terjadi di Bali. Di buku berjudul Lentera Batukaru, ia justru mengenang dulu untuk mengajak ke “melupa” gara-gara dampak malapetaka 1965-1966 masih terasa sampai sekarang. Tragedi-tragedi masih menimpa meski sejarah perlahan digugat dengan tumpukan bukti dan argumentasi. Putu Setia lahir di Pujungan, Pupuan, Tabanan, Bali, 4 April 1951. Pada 1964-1965, ia menjadi remaja melek politik. Putu Setia memihak ke PNI. Indonesia sedang membara politik oleh perseteruan sekian partai politik. Di kubu Marhaenis, Putu Setia perlahan mengerti politik di Bali dan sengaja berpolitik. Pada saat masih menjadi murid SMP, Putu Setia bergabung ke GSNI (Gerakan Siswa Nasional Indonesia), organisasi di naungan PNI. Pilihan mengacu ke situasi di dusun: “Bahkan boleh disebut dusun di mana saya tinggal ini adalah basisnya partai dengan lambang banteng segitiga itu.” Di pelbagai tempat, PKI dan PNI sering kisruh dengan adu jargon dan pembuatan peristiwa politik. Putu Setia mengerti tapi cenderung ingin menghindari kekerasan atau kekejaman. Pada saat mengerti politik, ia mendapat julukan “politisi bercelana pendek”. Ia memang masih remaja tapi berani bersikap dalam politik sedang membara di Bali.   Pengalaman singkat tiba-tiba memuncak ke tragedi. Putu Setia mengenang: “Hari itu datang, sebuah petaka menimpa bangsa ini, di awal bulan Oktober 1965. Hari yang tak pernah saya lupakan.” Pengakuan mengesankan ingatan Putu Setia ke Gestok. Kita membuka Kamus Gestok (2003) susunan Hersri Setiawan. Gestok adalah akronim dari Gerakan Satu Oktober. Sebutan itu diajukan Soekarno dalam sidang kabinet paripurna, 9 Oktober 1965. Publik mulai dibingungkan kemunculan sebutan Gestok dan G-30-S-PKI. Politik memang bekerja dengan linguistik untuk meminta keberpihakan dan mencipta permusuhan-permusuhan sengit. Sekian sebutan di peristiwa-peristiwa 1965 dan 1966 membuat Putu Setia sedih berkepanjangan. Desa, tempat kelahiran, menjadi tempat berdarah dan duka gara-gara politik. Amuk massa berlangsung menimbulkan korban dan mencipta dendam.   Sekian orang di desa berkaitan dengan organisasi atau acara bercap PKI ditangkap oleh aparat. Pada masa lalu, ada sebutan bagi orang-orang masuk daftar berurusan dengan tentara. Mereka itu “kena garis”. Orang “kena garis” berarti masuk daftar untuk ditangkap atau diambil oleh pihak tentara. Mereka dituduh terlibat PKI. “Kena garis” membuat orang atau keluarga menanggung petaka tak berkesudahan. Sekian orang masuk daftar penangkapan atau “kena garis” tapi salah. Hal itu menimpa seorang buruh. Pada suatu hari, ia menjadi buruh untuk membangun panggung bagi acara BTI. Ia cuma orang upahan tak mengerti politik. Kehadiran raga di situ sudah dianggap terlibat BTI atau PKI. Ia pun “kena garis”. Sekian hari diambil dari rumah. Tahun demi tahun berlalu, keluarga tak mendapat kabar. Orang itu mungkin sudah berakhir di tangan tentara. Hal itu kepedihan. Putu Setia marah oleh ulah tentara dengan semena-mena dan angkuh membasmi atau menumpas orang-orang dituduh terlibat PKI. Pengisahan Putu Setia itu mengenalkan istilah “kena garis” tapi kita tak menemukan istilah dan pengertian itu saat membuka Kamus Gestok.   Kita mengutip penjelasan Geoffrey Robinson di buku berjudul Sisi Gelap Pulau Dewata: Sejarah Kekerasan Politik (2006) untuk mengetahui posisi BTI dan sikap aparat di dampak malapetaka 1965. Robinson menjelaskan: “Keberadaan organisasi-organisasi petani yang berafiliasi dengan partai di praktis seluruh desa dan banjar di Bali turut memicu dinamika konflik di daerah pedesaan. Meskipun mayoritas luas cabang BTI didirikan pada akhir tahun 1964 dan 1965, organisasi ini dengan cepat meraih reputasi dalam hal militansi dan radikalisme yang tidak lumrah, yang menekankan prinsip tanah untuk penggarap.” Di desa, situasi politik semakin tak keruan. Putu Setia pun merasa menjadi incaran tentara. Ia memilih pergi ke Denpasar, mengadu nasib sebagai si miskin dan membaca situasi politik nasional setelah menjadi loper koran. Berita-berita di koran semakin memberi pedih. Ia menganggap kesalahan besar sedang diselenggarakan oleh rezim Orde Baru.   Pada masa 1970-an, Putu Setia semakin mengerti rezim ciptaan Soeharto dan peran tentara. Di desa-desa, para tentara dan pejabat turun mengumumkan agar orang-orang masih berada di organisasi-organisasi di naungan PNI membubarkan diri. Mereka mendapat “paksaan” dan “ancaman”. Semua demi pemilihan umum (1971). Orang-orang dianjurkan bergabung dengan organisasi-organisasi berafiliasi dengan Golkar. Perintah dari pusat diturunkan ke desa-desa dengan pemenuhan janji agar kemenangan Golkar mencapai 100%. Putu Setia menolak dengan cara mencoblos PNI saat pemilu. Pilihan itu lekas diketahui oleh panitia dan aparat. Semua kertas suara sudah ditandai atau dinomori. Panitia menemukan ada dua surat suara berbeda: satu orang mencoblos partai Islam dan satu orang mencoblos PNI. Panitia gampang menuduh bahwa pencoblos gambar PNI pasti Putu Setia. Peristiwa itu membuat Putu Setia semakin memastikan bahwa Soeharto sedang mencipta Orde Baru penuh muslihat atau “orde bohong”.   Pada masa berbeda, Putu Setia menjadi wartawan di Jakarta. Ia melihat Bali dalam tatanan politik dibentuk dan diperintahkan dari Jakarta. Rezim Orde Baru memang keterlaluan dalam manipulasi politik dan hukum. Dampak dari malapetaka 1965-1966 dijadikan dalih bagi Soeharto mencipta kekuasaan otoriter. PKI dinobatkan sebagai musuh besar mendapat kutukan ditumpas sampai akar. Kita mengingat gerakan atas perintah Soeharto adalah “bersih lingkungan”. Soeharto berhasil berkuasa puluhan tahun, sebelum jatuh pada 1998. Segala pedih di masa lalu di Bali perlahan diinsafi Putu Setia dengan tumpukan marah dan usaha memulihkan diri dari trauma-trauma. Pada usia tua, ia memilih di jalan religius. Ia tetap menulis untuk memberi tanggapan-tanggapan situasi mutakhir dan menitip renungan-renungan. Masa lalu ingin dilupakan tapi selalu “memanggil” setiap September dan Oktober. Begitu. Resensi di Koran Sindo, 6 Oktober 2019 Peresensi: Bandung Mawardi

SATU-SATUNYA presiden Indonesia yang memiliki pnadangan visioner tentang kedaulatan pangan bagi negerinya adalah Soekarno. Ini bisa dilihat dari pidato-pidato yang disampaikan dan program-program pertanian yang dicanangkan selama pemerintahannya. Presiden setelahnya, hingga sekarang, awam tentang ketahanan pangan. Program yang dijalankan hanya mengulang program pertanian pemerintah pendahulu, yang selain gagal, juga mengakibatkan ancaman ekologi.  Di era Presiden Soeharto, menurut Ahmad Arif, sekitar satu hektare tanah gambut dikeringkan di Kalimantan untuk dijadikan lahan produksi beras. Nyatanya, lahan tersebut tetap tidak bisa ditanami padi, terbengkalai, dan sekarang menjadi sumber kebakaran setiap musim kemarau, Presiden Jokowi (2014-2019) menerapkan program serupa: Pajale.  Untuk menyukseskan program tersebut, presiden memerintahkan pembukaan sejuta hektare sawah baru, termasuk di Papua. Sebagaimana di era Orde Baru, era Jokowi mengalami kegagalan serupa dalam hal pangan. Bukan karena sedikitnya lahan pertanian negeri agraris ini, melainkan kurangnya pemahaman pemerintah. "Semua daerah dipaksa menanam padi dengan paket intensifikasi. Padahal, tidak semua daerah bisa dan cocok ditanami jenis tumbuhan tersebut," tulis Arif (hlm. 3).  Arif mengkritik "kebebalan" cara pikir pemerintah yang menganggap beras adalah satu-satunya makanan pokok bagi rakyatnya. Jelas bahwa kebijakan pangan yang bertumpu pada beras telah gagal. Pasalnya, padi hanya bisa tumbuh bagus di wilayah Bali dan Jawa. Sedangkan tanah di luar wilayah tersebut tidak bisa bagus ditanami tanaman itu. Sialnya lagi, menurut Arif, produksi beras di dua wilayah tersebut makin melorot seiring dengan kehancuran tanah akibat penggelontoran pupuk kimia yang terus-menerus. Padahal, jumlah penduduk Indonesia melonjak tajam. Tidak heran jika untuk memenuhi kekurangan beras ini, pemerintah rutin mengimpor dari luar negeri.  FAO mengingatkan bahwa negara dengan penduduk lebih dari 100 juta tidak mungkin bisa maju, makmur, dan berdaulat bila bahan pangannya bergantung pada impor. Pada 1952, Soekarno sudah mengingatkan tentang pentingnya varian makanan pokok bagi penduduk negeri ini. Satu jenis pangan tidak akan cukup. Negeri ini memiliki ragam tanah dan pangan. Bung Karno menghendaki varian pangan tersebut dikembangkan agar rakyat memiliki kedaulatan pangan.  Ambisi Sang Proklamator ini kandas ketika Soeharto, dengan program swasembada pada 1970-an, menomorsatukan beras dan menegasikan jenis pangan lain. Program ini sukses dijalankan sehingga masyarakat Papua, misalnya, yang awalnya mengonsumsi sagu sebagai makanan utama, bermigrasi menjadi konsumen beras. Di Papua, menurut Arif, sebagaimana di daerah-daerah lain, sekarang mengalami ketergantungan kuat pada beras, yang jumlah produksinya makin minus. Di masa yang akan datangan, bukan hanya mereka yang terancam kekurangan pangan, melainkan juga masyakarat Indonesia secara keseluruhan.  Arif menawarkan sagu sebagai alternatif makanan pokok guna mengimbangi supremasi beras yang saat ini produksinya mulai kewalahan. Sagu, menurut Arif, merupakan makanan pertama Homo Sapiens. Dibandingkan beras, sagu memilki beberapa kelebihan. Misalnya, dalam satu hektare yang sama, produksi sagu bisa tiga kali lipat dibandingkan produksi beras. Pohon sagu lebih tahan penyakit dan mudah tumbuh di berbagai jenis lahan.  Arif menawarkan sagu Papua. Sebab, di daerah timur tersebut, populasi tanaman ini terbesar sedunia. Sedangkan pengeskpor sagu justru Malaysia. Sungguh ironis. Arif mengulas pentingnya sagu papua sebagai makanan pokok agar tragedi masyarakat suku Asmat, Papua, yang pernah kelaparan karena kekurangan beras, tidak terulang.  Repoisisi sagu urgen digalakkan kembali dengan memberinya harga dan perhatian sama dengan beras. Ini harus dicanangkan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Intensitas pengelolaan sagu Papua penting digalakkan agar ia juga menjadi komoditas ekonomi andalan. Saat buku ini ditulis, sudah beroperasi pabrik sagu modern yang bersedia mengolah sagu Papua. Diharapkan dengan uraian dalam buku ini, negara tergerak mendukungnya secara optimal. (*)  HABIBULLAH Anggota Literatur Circle Club